Jumat, 08 Maret 2013

PKN - Kedaulatan Rakyat


A.  KEDAULATAN RAKYAT DALAM SISTEM PEMERINTAHAN INDONESIA
1.   Makna Kedaulatan
Kedaulatan adalah sebagai kekuasaan yang tertinggi dalam suatu negara atau kekuasaan yang tidak terletak di bawah kekuasaan lain, kecuali kekuasaan yang satu adalah kekuasaan Tuhan. Dengan demikian pengertian kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara.
Beberapa pendapat para ahli yang mempelajari tentang kedaulatan adalah sebagai berikut:
a.    Thomas Hobbes
Menurut Thomas Hobbes, pada awalnya suatu negara dalam keadaan kacau (homo homini lupus, bellum omnium contra omnes) yang menimbulkan rasa takut. Untuk itu, manusia menyadari bahwa untuk menghilangkan kekacauan tersebut masyarakat berjanji untuk membentuk suatu wadah atau negara yang kepemimpinannya diserahkan kepada seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak (absolute).
b.     John Locke
Menurut pendapatnya, hak asasi manusia harus dilindungi. Untuk melindungi hak asasi, dibuatlah perjanjian untuk membuat suatu wadah atau negara yang akan melindungi hak tersebut. Kemudian, wadah itu harus menjamin kepentingan masyarakat dalam suatu peraturan perundang-undangan. John Locke menyimpulkan bahwa terbentuknya negara melalui perjanjian adalah sebagai berikut:
1)    Pactum unionis, yaitu perjanjian antar individu untuk membentuk suatu negara.
2)     Pactum subjektionis, yaitu perjanjian antar individu dan wadah atau negara untuk memberi kewenangan atau mandat kepada negara berdasarkan konstitusi atau UUD.
c.    Jean Jacques Rousseau
Menurut pendapatnya, individu menyerahkan hak-haknya kepada negara untuk dilindungi.Kemudian, negara harus melindungi dan mengembalikan hak-hak warga negara.Oleh karena itu, penguasa dibentuk berdasarkan kehendak rakyat.Hal ini melahirkan sebuah negara demokrasi (kedaulatan rakyat). Dalam teori perjanjian masyarakat, akan muncul sebuah negara yang kedaulatannya di tangan raja (Thomas Hobbes) dan kedaulatan yang berada di tangan rakyat (John Locke dan Jean Jacques Rousseau). Di dalam negara demokrasi, rakyat yang berdaulat dan penguasa-penguasa negara hanya merupakan wakil-wakil rakyat.Dengan demikian, kedaulatan rakyat membawa akibat rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dalam bernegara.Kedaulatan rakyat juga dapat berarti pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.

Asal kata kedaulatan merupakan terjemahan dari bahasa latinnya “supremus”, bahasa Inggrisnya “sovereignty” yang berarti tertinggi. Kedaulatan dalam bahasa Arab “daulah”, ”daulat” yang berarti kekuasaan. 

Suatu bangsa disebut sebagal suatu Negara bila memenuhi unsur-unsur di bawah ini:
a)    Adanya rakyat yang bersatu
Rakyat merupakan unsur terpenting dari suatu negara, karena rakyatlah yang pertama kali mempunyai kehendak untuk membentuk negara.
b)    Adanya wilayah
Wilayah suatu negara merupakan tempat tinggal rakyat dan tempat berlangsungnya pemerintahan yang berdaulat.
c)    Pemerintah yang berdaulat
Pemerintah yang berdaulat yaitu pemerintah yang mempunyai kekuasaan tertinggi yang dihormati dan ditaati oleh rakyat dalam Negara itu maupun negara-negara lain.

Negara merupakan organisasi masyarakat dan lembaga bangsa yang berkeinginan untuk berkehidupan kebangsaan yang bebas.

Kedaulatan dibagi menjadi 2, yaitu:
1)    Kedaulatan ke dalam (internal sovereignity), yaitu negara berhak mengatur segala kepentingan rakyat melalui berbagai lembaga Negara dan perangkat lainnya tanpa campur tangan negara lain.
2)    Kedaulatan ke luar (external sovereignity), yaitu negara berhak untuk mengadakan hubungan atau kerjasama dengan negara-negara lain, untuk kepentingan bangsa dan negara.

2.   Sifat-sifat Pokok Kedaulatan
Menurut Jean Bodin, kedaulatan mempunyai empat sifat sebagai berikut:
1)    Permanen
Artinya kedaulatan itu akan tetap ada selama Negara tetap berdiri. Maksudnya, kedaulatan akan tetap ada walaupun pemerintahannya terus berganti dan apabila Negara itu bubar.
2)    Asli
Artinya kedaulatan itu tidak berasal dari kedaulatan lain yang lebih tinggi.
3)    Bulat atau tidak dapat dibagi-bagi
Artinya kekuasaan itu merupakan satu-satunya kekuasaan tertinggi dalam Negara dan tidak dapat diserahkan atau dibagi-bagikan kepada badan-badan lain.
4)    Terbatas
Artinya kedaulatan itu tidak dibatasi oleh siapapun atau kekuasaan apapun. Bila ada kekuasaan lain yang membatasinya, kedaulatan tersebut akan hilang.

3.   Macam-macam Teori Kedaulatan
1.    Kedaulatan Tuhan
Menurut teori ini, kedaulatan berasal dari Tuhan yang diberikan kepada raja atau penguasa.Karena kehendak Tuhan menjelma ke dalam diri raja atau penguasa, maka seorang raja dianggap sebagai utusan Tuhan atau wakil Tuhan (titisan dewa).Segala peraturan yang dijalankan oleh penguasa bersumber dari Tuhan, oleh sebab itu rakyat harus patuh dan tunduk kepada perintah penguasa.Penganut paham ini adalah Agustinus, Thomas Aquinas, Marsillius, dan F.J. Stahl.Teori kedaulatan Tuhan pernah diterapkan di Ethiopia pada masa Raja Haile Selassi, Belanda, dan Jepang pada masa Kaisar Tenno Heika.
2.    Kedaulatan Raja
Kedaulatan suatu Negara terletak di tangan raja, karena raja merupakan penjelmaan kehendak Tuhan dan juga bayangan dari Tuhan.Agar negara kuat dan kokoh, seorang raja harus mempunyai kekuasaan yang kuat dan tidak terbatas sehingga rakyat harus re1a menyerahkan hak-haknya dan kekuasaannya kepada raja.Tokoh-tokoh yang mempunyai paham kedaulatan raja adalah Niccolo Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes dan F. Hegel.Teori ini pernah diterapkan di Perancis pada masa Raja Louis XIV.Pada zaman modern model kekuasaan ini telah ditinggalkan Negara-negara di dunia, karena kedaulatan raja cenderung menciptakan kekuasaan yang tidak terbatas (absolut), sewenang-wenang dan otoriter.
3.    Kedaulatan Negara
Berdasarkan teori ini kekuasaan pemerintahan bersumber dari kedaulatan negara. Karena sumber kedaulatan dari negara, maka Negara dianggap memiliki kekuasaan yang tidak terbatas, dan kekuasaan itu diserahkan kepada raja atas nama negara. Negara berhak untuk membuat aturan hukum, oleh sebab itu negara tidak wajib tunduk kepada hukum.Penganut teori kedaulatan negara adalah George Jellinek dan Paul Laband. Teori kedaulatan ini pernah diberlakukan Rusia pada masa kekuasaan Tsar dan Jerman pada masa Hitler, serta Italia pada saat Mussolini berkuasa.
4.    Kedaulatan Hukum
Menurut teori ini kekuasaan hukum (rechts souvereiniteit) merupakan kekuasaan tertinggi.Kekuasaan negara harus bersumber pada hukum, sedangkan hukum bersumber pada rasa keadilan dan kesadaran hukum.Berdasarkan teori ini suatu negara diharapkan menjadi Negara hukum, artinya semua tindakan penyelenggara negara dan rakyat harus berdasarkan hukum yang berlaku.Penganut teori ini adalah H. Krabbe, Immanuel Kant, dan Kranenburg.Sebagian besar negara-negara di Eropa dan Amerika menggunakan teori kedaulatan hukum.
5.    Kedaulatan Rakyat
Teori kedaulatan rakyat menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat.Rakyat memberikan kekuasaannya kepada penguasa untuk menjalankan pemerintahan melalui sebuah perjanjian yang disebut kontrak sosial.Penguasa negara dipilih dan ditentukan atas kehendak rakyat melalui perwakilan yang duduk dalam pemerintahan.
Demikian pula sebaliknya, penguasa negara harus mengakui dan melindungi hak-hak rakyat serta menjalankan pemerintahan berdasarkan aspirasi rakyat.Apabila penguasa negara tidak dapat menjamin hak-hak rakyat dan tidak bisa memenuhi aspirasi rakyat, maka rakyat dapat mengganti penguasa tersebut dengan penguasa yang baru.Para pengajar paham teori kedaulatan rakyat adalah John Locke, Montesquieu dan J.J. Rousseau.
Teori pembagian kekuasaan menurut John Locke dan Montesquieu berbeda.Locke menganggap bahwa kekuasaan yudikatif bukanlah kekuasaan yang terpisah atau berdiri sendiri.Kekuasaan yudikatif sudah tercakup dalam kekuasaan eksekutif.Sebaliknya, menurut Montesquieu, kekuasaan federatif bukanlah kekuasaan yang berdiri sendiri. Pemisahan kekuasaan itu terkenal dengan nama Trias Politika.
Trias Politika berasal dari bahasa Yunani (Tri=tiga; As=poros/pusat; Politika=kekuasaan) yang merupakan salah satu pilar demokrasi, prinsip trias politika membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga lembaga, yaitu:
a.    Legislatif
Yaitu lembaga yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menetapkan undang-undang.
b.    Eksekutif
Yaitu lembaga yang memiliki kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang.
c.    Yudikatif
Yaitu lembaga yang memiliki kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang.

Ciri-ciri Negara yang menganut teori kedaulatan rakyat adalah:
a.       Adanya lembaga-lembaga perwakilan rakyat dan dewan perwakilan rakyat
b.      Adanya pemilu
c.       Kekuasaan atas kedaulatan rakyat dilaksanakan oleh badan/majelis yang bertugas mengawasi pemerintah
d.      Susunan kekuasaan badan atau majelis itu ditetapkan dalam undang-undang dasar

Negara yang memiliki kedaulatan berhak atas 3 hal, yaitu:
a.    Menjadi negara yang berdiri sendiri sejajar dengan negara-negara merdeka yang lain.
b.    Memiliki kekuasaan atau hak untuk mengatur dan mengurus negaranya sendiri tanpa campur tangan orang lain.
c.    Menjadi negara yang memiliki kekuasaan atau hak untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan negara lain yang diinginkannya.



B.  KEDAULATAN RAKYAT BERDASARKAN PANCASILA & UNDANG-UNDANG DASAR 1945

1.   Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea 4
Dalam alenia IV Pembukaan UUD 1945 dinyatakan bahwa “…disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan bedasar kepada…”.
Tujuan nasional Indonesia yang ada pada pembukaan undang-undang dasar 1945 adalah mencakup tiga hal, yaitu :
1)    Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia.
2)    Memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
3)    Ikut melaksanakan ketertiban dunia.
Dari ketiga poin di atas maka dapat kita simpulkan bahwa negara Indonesia melindungi negara tanah air dan seluruh warga negara Indonesia baik yang berada di dalam maupun di luar negeri. Selain itu negara kita menginginkan situasi dan kondisi rakyat yang bahagia, makmur, adil, sentosa, dan lain sebagainya. Di samping itu negara indonesia turut berperan aktif dalam menjaga perdamaian dunia untuk kepentingan bersama serta tunduk pada perserikatan bangsa-bangsa atau disingkat PBB.
Undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat 1 berbunyi, “Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik.”
Undang-undang dasar 1945 pasal 1 ayat 2 berbunyi,“Kedaulatan adalah ditangan rakyat, dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.Pasal ini menunjukkan bahwa dalam negara Indonesia, rakyatlah yang berkuasa menurut undang-undang dasar.Kekuasaan rakyat sepenuhnya dipercayakan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Hal ini berarti MPR, DPR, dan DPD memiliki kekuasaan legislatif yang sama.
Badan-badan perwakilan rakyat di Indonesia adalah:
1)      Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
2)      Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
3)      Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
4)      Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi)
5)      Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (DPRD Kabupaten/Kota)
6)      Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

2.   Pelaksanaan Kedaulatan di Indonesia
Keterlibatan rakyat dalam pelaksana kedaulatan dalam UUD 1945 ditentukan dalam hal:
0)      Pasal 19 ayat 1 Memilih anggota MPR (DPR dan DPD) melalui pemilu Memilih anggota DPR melalui pemilu
1)      Pasal 22 ayat 1 Memilih anggota DPD
2)      Pasal 6 A ayat 1Memilih presiden dan wakil presiden dalam satu pasangan/paket secara langsung

3.   Sistem Pemerintahan Indonesia & Peranan Lembaga Negara sebagai Pelaksana Kedaulatan Rakyat
Indonesia memiliki prinsip sebagai negara yang menganut kedaulatan rakyat, yaitu :
1)    Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk Republik (Pasal 1 ayat (1) UUD 1945).
2)    Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1 ayat (2) UUD 1945).
3)    Negara Indonesia adalah negara hukum (Pasal 1 ayat (3) UUD 1945).
4)    Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 7C UUD 1945).
5)    Menteri-menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden (Pasal 17 ayat (2) UUD 1945).
6)    Majelis Permusyawaratan Rakyat hanya dapat memberhentikan Presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 3 ayat (3) UUD 1945).

Dalam demokrasi pancasila ada 2 asas, yaitu:
1)    Musyawarah mufakat
Yaitu asas yang memerhatikan aspirasi atau kehendak seluruh rakyat yang jumlahnya banyak dan melalui forum permusyawaratan.
2)    Kerakyatan
Yaitu asas kesadaran akan cinta kepada rakyat, manunggal dengan nasib dan cita-cita rakyat, serta berjiwa kerakyatan atau menghayati kesadaran senasib dan secita-cita dengan rakyat

Sebagai negara yang menganut kedaulatan hukum, Indonesia memiliki prinsip-prinsip sebagai berikut :
1)    Pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang menyangkut persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, pendidikan, dan kebudayaan.
2)    Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak terpengaruh oleh kekuasaan lain.
3)    Jaminan kepastian hukum dalam semua persoalan.

Ciri-ciri yang menunjukkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut kedaulatan hukum adalah:
a.    Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
b.    Diakuinya hak asasi manusia dan dicantumkan dalam konstitusi dan perundang-undangan.
c.    Adanya dasar hukum bagi kekuasaan pemerintahan.
d.    Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak.
e.    Adanya kesamaan kedudukan didalam hukum dan pemerintahan.
f.     Adanya kewajiban pemerintah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

4.   Peran Lembaga Negara sebagai Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat
Adapun pelaksana kedaulatan rakyat yang diberikan kekuasaan melaksanakan kedaulatan rakyat oleh UUD 1945 adalah lembaga/badan Negara dan rakyat langsung.
a.    Lembaga-lembaga Negara yang berhak melaksanakan bagian-bagian kedaulatan rakyat berdasarkan kedudukan, wewenang, tugas, dan fungsi yang diberikan UUD adalah sebagai berikut.
1)    Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Bagian kedaulatan yang dilaksanakan:
a)    Mengubah dan menetapkan UUD
b)    Melantik presiden dan/atau wakil presiden
c)    Memberhentikan presiden dan wakil presiden

2)    Presiden dan/atau Wakil Presiden
Bagian kedaulatan yang dilaksanakan:
a)    Mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR
b)    Menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan undang-undang
c)    Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
d)    Dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan Negara lain
e)    Menyatakan keadaan bahaya
f)     Mengangkat duta dan konsul
g)    Menerima penempatan duta Negara lain
h)    Memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi
i)     Memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan
3)    Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Bagian kedaulatan yang dilaksanakan:
a)    Mengusulkan pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden kepada MPR
b)    Memegang kekuasaan membentuk undang-undang
c)    Membahas rancangan undang-undang
d)    Memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan
e)    Mempunyai hak interpelasi, angket, dan menyatakan pendapat
f)     Memberi persetujuan atas peraturan pemerintah pengganti undang-undang
4)    Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
Bagian kedaulatan yang dilaksanakan:
a)    Mengajukan kepada DPR rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentuk dan pemekaran serta penggabungan daerah
b)    Ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah
c)    Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah
5)    Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
Bagian kedaulatan yang dilaksanakan:
a)    Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan
b)    Menyerahkan hasil pemeriksaan keuangan Negara kepada DPR dan DPD
6)    Mahkamah Agung (MA)
Bagian kedaulatan yang dilaksanakan:
a)    Mengadili pada tingkat kasasi
b)    Menguji peraturan perundan-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang
c)    Memberi persetujuan kepada presiden dalam memberi grasi dan rehabilitasi
7)    Mahkamah Konstitusi (MK)
Bagian kedaulatan yang dilaksanakan:
a)    Menguji undang-undang terhadap UUD
b)    Memutus sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan UUD
c)    Memutus pembubaran partai politik
d)    Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum
e)    Memberikan putusan atas pendapat DPR, mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan/atau wakil presiden menurut UUD
8)    Komisi Yudisial (KY)
Bagian kedaulatan yang dilaksanakan:
a)    Mengusulkan pengangkatan hakim agung
b)    Menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim

b.    Rakyat langsung melaksanakan bagian kedaulatan rakyat:
1)    Ikut serta dalam pemilihan umum
2)    Ikut serta dalam pemilihan kepala daerah
3)    Ikut serta dalam referendum

5.   Hubungan Partai Politik dengan Kedaulatan Rakyat
Ada tiga teori yang mencoba menjelaskan asal-usul partai politik, yaitu :
1.    Teori Kelembagaan
Teori yang melihat ada hubungan anatara perlemen awal timbulnya partai politik.
2.    Teori Situasi Historik.
Teori ini menjelaskan sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk trsdisional yang sederhana menjadi masyarakat modren yang berstruktur kompleks.
3.    Teori Pembangunan
Teori ini melihat partai politik sebagai produk modern sosial ekonomi.

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir, setiap anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.

Partai politik berfungsi sebagai sarana:
a)    Pendidikan politik bagi anggotanya dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Republik Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
b)    Penciptaan iklim yang kondusif, serta sebagaii perekat persatuan dan kesatuan bangsa untuk menyejahterakan masyarakat
c)    Penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara
d)    Partisipasi politik warga Negara
e)    Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memerhatikan kesetaraandan keadilan gender

Tujuan umum partai politik, adalah sebagai berikut:
a)    Mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana dimaksudkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b)    Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
c)    Mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia

Sistem kepartaian partai politik adalah:
1)    Sistem satu partai (one party system)
2)    Sistem hegemoni (hegemonic system)
3)    Sistem predominan (predominant system)
4)    Sistem dua partai (two party system)
5)    Pluralisme terbatas (limited pluralism)
6)    Pluralisme ekstrem (extreme pluralism)
7)    Sistem atomisasi (atomized system)

Partai politik berhak atas:
1)      Memperoleh perlakuan yang sama, sederajat, dan adil dari Negara
2)      Mengatur dan mengurus rumah tangga organisasi secara mandiri
3)      Memperoleh hak cipta atas nama, lambang, dan tanda gambar Partai Politik
4)      Ikut serta dalam pemilihan umum
5)      Membentuk fraksi di tingkat MPR, DPR, DPRD Provinsi, DPRDaerah kabupaten/kota
6)      Mengajukan calon untuk mengisi keanggotaan DPR dan DPR Daerah
7)      Mengusulkan pergantian antarwaktu anggotanya di DPR dan DPR Daerah
8)      Mengusulkan pemberhentian anggotanya di DPR dan DPR Daerah
9)      Mengusulkan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, dan lain sebagainya
10)   Membentuk dan memiliki organisasi sayap Partai Politik
11)   Memperoleh bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Partai politik berkewajiban:
1)    Mengamalkan Pancasila, melaksanakan UUD tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan
2)    Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
3)    Berpartisipasi dalam pembangunan nasional
4)    Menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia
5)    Melakukan pendidikan politik dan menyalurkan aspirasi politik anggotanya
6)    Menyukseskan penyelenggaraan pemilihan umum
7)    Melakukan pendaftaran dan memelihara ketertiban data anggota
8)    Membuat pembukuan, memelihara daftar penyumbang dan jumlah sumbangan yang diterima, serta terbuka kepada masyarakat
9)    Menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan
10) Memiliki rekening khusus dana kampanye pemilihan umum
11) Menyosialisasikan program Partai Politik kepada masyarakat.


Perkembangan partai politik di Indonesia:
Perkembangan partai politik di Indonesia dapat digolongkan dalam beberapa periode perkembangan, dengan setiap kurun waktu mempunyai ciri dan tujuan masing-masing, yaitu : Masa penjajahan Belanda, Masa pedudukan Jepang dan masa merdeka.

Masa penjajahan Belanda.
Masa ini disebut sebagai periode pertama lahirnya partai politik di Indoneisa (waktu itu Hindia Belanda).Lahirnya partai menandai adanya kesadaran nasional. Pada masa itu semua organisasi baik yang bertujuan sosial seperti Budi Utomo dan Muhammadiyah, ataupun yang berazaskan politik agama dan sekuler seperti Serikat Islam, PNI dan Partai Katolik, ikut memainkan peranan dalam pergerakan nasional untuk Indonesia merdeka.

Kehadiran partai politik pada masa permulaan merupakan menifestasi kesadaran nasinal untuk mencapai kemerdekaan bagi bangsa Indonesia. Setelah didirikan Dewan Rakyat , gerakan ini oleh beberapa partai diteruskan di dalam badan ini. Pada tahun 1939 terdapat beberapa fraksi di dalam Dewan Rakat, yaitu Fraksi Nasional di bawah pimpinan M. Husni Thamin, PPBB (Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumi Putera) di bawah pimpinan Prawoto dan Indonesische Nationale Groep di bawah pimpinan Muhammad Yamin.

Di luar dewan rakyat ada usaha untuk mengadakan gabungan partai politik dan menjadikannya semacam dewan perwakilan rakyat. Pada tahun 1939 dibentuk KRI (Komite Rakyat Indoneisa) yang terdiri dari GAPI (Gabungan Politik Indonesia) yang merupakan gabungan dari partai-partai yang beraliran nasional, MIAI (Majelis Islamil AĆ¢€laa Indonesia) yang merupakan gabungan partai-partai yang beraliran Islam yang terbentuk tahun 1937, dan MRI (Majelis Rakyat Indonesia) yang merupakan gabungan organisasi buruh.

Masa pendudukan Jepang.
Pada masa ini, semua kegiatan partai politik dilarang, hanya golongan Islam diberi kebebasan untuk membentuk partai Masyumi, yang lebih banyak bergerak di bidang sosial.

Masa Merdeka (mulai 1945).
Beberapa bulan setelah proklamsi kemerdekaan, terbuka kesempatan yang besar untuk mendirikan partai politik, sehingga bermunculanlah parti-partai politik Indonesia.Dengan demikian kita kembali kepada pola sistem banyak partai.

Pemilu 1955
Memunculkan 4 partai politik besar, yaitu : Masyumi, PNI, NU dan PKI. Masa tahun 1950 sampai 1959 ini sering disebut sebagai masa kejayaan partai politik, karena partai politik memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara melalui sistem parlementer. Sistem banyak partai ternyata tidak dapat berjalan baik.Partai politik tidak dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, sehingga kabinet jatuh bangun dan tidak dapat melaksanakan program kerjanya.Sebagai akibatnya pembangunan tidak dapat berjaan dengan baik pula.Masa demokrasi parlementer diakhiri dengan Dekrit 5 Juli 1959, yang mewakili masa masa demokrasi terpimpin.

Pada masa demokrasi terpimpin
Ini peranan partai politik mulai dikurangi, sedangkan di pihak lain, peranan presiden sangat kuat.Partai politik pada saat ini dikenal dengan NASAKOM (Nasional, Agama dan Komunis) yang diwakili oleh NU, PNI dan PKI.Pada masa Demokrasi Terpimpin ini nampak sekali bahwa PKI memainkan peranan bertambah kuat, terutama memalui G 30 S/PKI akhir September 1965).

Setelah itu Indonesia memasuki masa Orde Baru
Partai-partai dapat bergerak lebih leluasa dibanding dengan msa Demokrasi terpimpin. Suatu catatan pada masa ini adalah munculnya organisasi kekuatan politik bar yaitu Golongan Karya (Golkar). Pada pemilihan umum thun 1971, Golkar munculsebagai pemenang partai diikuti oleh 3 partai politik besar yaitu NU, Parmusi (Persatuan Muslim Indonesia) serta PNI.

Pada tahun 1973
Terjadi penyederhanaan partai melalui fusi partai politik. Empat partai politik Islam, yaitu : NU, Parmusi, Partai Sarikat Islam dan Perti bergabung menjadi Partai Persatu Pembangunan (PPP). Lima partai lain yaitu PNI, Partai Kristen Indonesia, Parati Katolik, Partai Murba dan Partai IPKI (ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) bergabung menjadi Partai Demokrasi Indonesia. Maka pada tahun 1977 hanya terdapat 3 organisasi keuatan politik Indonesia dan terus berlangsung hinga pada pemilu 1997.

Setelah gelombang reformasi
Terjadi di Indonesia yang ditandai dengan tumbangnya rezim Suharto, maka pemilu dengan sistem multi partai kembali terjadi di Indonesia.Dan terus berlanjut hingga pemilu 2014 nanti.


6.   Sikap Positif terhadap Kedaulatan Rakyat & Sistem Pemerintahan di Indonesia
Sikap positif terhadap perwujudan kedaulatan rakyat antara lain:
1)    Tidak mengganggu jalannya pemilu
2)    Berperan serta dalam penentuan anggota badan pemeriksa keuangan
3)    Ikut menyampaikan aspirasinya demi kemajuan bangsa Indonesia

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar